Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Program Unggulan

E-9

E-9Indonesia menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Sembilan Negara berpenduduk terbesar di dunia (E-9), yaitu Bangladesh, Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Mesir, Nigeria, dan Pakistan. Prinsip dari kerjasama tersebut adalah saling berbagi solusi yang efektif dan inovatif dari masing-masing Negara untuk dapat dikerjasamakan, baik kerjasama bilateral atau antarnegara. Kesepakatan kerjasama antarnegara Selatan-Selatan ini merupakan salah satu hasil dari Deklarasi Bali dari Negara E-9.Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan menteri-menteri pendidikan 9 negara (E-9 Ministerial R...

Selanjutnya...

LESSON STUDY

LESSON STUDYLesson Study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif, dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Lesson Study bukan metode atau strategi pembelajaran tetapi kegiatan Lesson Study dapat menerapkan berbagai metode/strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru.Dua manfaat Lesson Study adalah, pertama, merupakan suatu cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru dan aktivita...

Selanjutnya...

PENDIDIKAN DAN LATIHAN ANTIK

PENDIDIKAN DAN LATIHAN ANTIKORUPSIPendidikan antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara untuk tidak di salah gunakan.Dalam dunia pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) mempunyai peranan yang strategis dalam menanamkan pemahaman, pencegahan dan dampak yang ...

Selanjutnya...

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANProgram Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan program pemerintah yang mulai dilaksanakan tahun 2009. Program ini merupakan program lintas departemen, yakni Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.SPMP mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Australia. Bantuan dan dukungan yang diberikan adalah technical assistance atau pelayanan konsultasi program melalui Australian Agency for International Development (AusAID). Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bekerja sama dengan AusAID mengembangkan kerangka umum tentang konsep SPMP sebaga...

Selanjutnya...

Program BERMUTU

Program BERMUTUProgram BERMUTU (Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading) diluncurkan pada tanggal 18 Desember 2007. Program ini diadakan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai masalah dalam dunia pendidikan di tanah air, seperti kelangkaan guru pada sekolah di daerah-daerah terpencil, tidak meratanya distribusi guru baik antarsekolah maupun antardaerah, beban mengajar guru, gaji guru, serta beberapa masalah lainnya. Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Belanda, serta Bank Dunia.Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasiona...

Selanjutnya...

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 90

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000Era kesejagatan berimplikasi terhadap persaingan mutu produk maupun jasa pelayanan. Lembaga yang tidak mampu mengikuti irama persaingan kesejagatan cepat atau lambat akan semakin tersingkir. Konsekuensi ini tidak hanya berlaku untuk lembaga swasta tetapi juga lembaga pemerintahan.Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Ditbindiklat) sebagai direktorat yang melakukan pembinaan atas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di tingkat provinsi yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberd...

Selanjutnya...

PILOT STUDY “TEACHER EMPLOYM

PILOT STUDY “TEACHER EMPLOYMENT AND DEPLOYMENT” Berdasarkan rasio guru dan murid, jumlah guru yang ada dapat dikategorikan berlebih, hanya saja pendistribusiannya tidak merata diseluruh wilayah. Kondisi seperti itu menuntut pengelolaan guru yang lebih cermat, mulai dari tahap perencanaan, pengangkatan dan penempatan, serta pembinaan terhadap guru itu sendiri. Diberlakukannya desentralisasi pemerintahan menuntut tanggung jawab pemerintah daerah yang lebih besar terhadap pengelolaan guru. Masalah lain yang dihadapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah masalah kualitas atau berkaitan ...

Selanjutnya...

SILN

Suasana ruang kelas pusat belajar (learning center) anak-anak TKI di tengah perkebunan kelapa sawit tawau. Selanjutnya.....	Gedung pusat belajar (learning center) anak-anak TKI di tengah perkebunan kelapa sawit tawau. Selanjutnya.....
Suasana ruang kelas pusat belajar (learning center) anak-anak TKI di Kota Kinabalu. Selanjutnya.....	Calon Lokasi Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Selanjutnya.....

Suasana penyambutan guru-guru baru oleh siswa SIKK. Selanjutnya.....	Serah terima guru baru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu antara Direktorat P2TK Dikdas yang diwakili Kasubdit Program DR. Sumarno dengan Konsul Jenderal... Selanjutnya.....
Berdasarkan data dari Humana, dengan adanya pengiriman pendidik untuk anak-anak Indonesia di Sabah Malaysia sejak tahun 2006 terdapat peningkatan ... Selanjutnya.....	Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan waj... Selanjutnya.....